Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kampung (PPID Kampung) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Kampung. PPID Kampung ditunjuk oleh Kapitalaung dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapitalaung yang telah dibentuk Tahun 2022.

Dasar hukum PPID Kampung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 
7. Peraturan Kampung Hesang Nomor 4 Tahun  2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Kapitalaung Hesang Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaaan Pelayanan  Informasi Publik dan Dokumentasi  di Lingkungan Pemerintah Kampung Hesang

Susunan Pengurus

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Kampung hesang Tahun 2022

Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang PPID Kampung, yaitu :

1. PPID Kampung bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Kampung yang berada di Badan Publik Kampung.
2. PPID Kampung dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Publik Kampung.
3. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik Kampung secara fisik dari setiap Badan Publik Kampung yang meliputi:
1. Informasi Publik Kampung yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
2. Informasi Publik Kampung yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan
3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
4. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik Kampung yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Kampung untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Kampung setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Badan Publik Kampung paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
5. Penyimpanan Informasi Publik Kampung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
6. PPID Kampung bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Kampung di bawah penguasaan Badan Publik Kampung yang dapat diakses oleh publik.
7. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID Kampung bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Kampung melalui pengumuman dan/atau permohonan.
8. Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
1. pengumuman Informasi Publik Kampung melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
2. penyampaian Informasi Publik Kampung dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat.
9. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik Kampung, PPID Kampung bertugas:
1. memberikan Informasi Publik Kampung yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Kampung;
2. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
3. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
4. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
10. Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Kampung PPID Kampung melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Kampung.
11. Dalam hal menyusun Laporan dan evaluasi layanan informasi publik Kampung, PPID Kampung melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kampung berwenang:
1. mengkoordinasikan setiap Badan Publik Kampung dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
3. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
4. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.